Oleh
*Buya Dr. Agus Syihabudin, MA.*
Dosen Agama dan Etika Islam ITB.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Bandung.

*Soal*

Assalamualaikum pak Agus. Pak saya mau tanya soal waris. Ibu saya kemarin waktu lebaran mengemukakan ingin memberikan rumah di Bandung ke kakak saya yang no 1. Pertanyaannya, ibu saya tidak bekerja, jadi rumah tersebut dibeli oleh Bapak yang single income. Apakah dibenarkan secara syariat Islam ibu memberikan rumah itu ke kakak saya? Karena setahu saya hak istri hanya 1/8 dari waris suami yang sudah meninggal.

Haturnuhun
Asri

*Jawab*

Tirkah atau harta yang ditinggalkan oleh almarhum ayahanda berupa rumah sebagaimana yang ibu sebutkan sebelum dibagikan kepada para ahli waris, wajib terlebih dahulu diselesaikan terkait dengan apa yang menjadi hak-hak adami, yakni urusan wasiat dan hutang-hutangnya sebagaimana diperintahkan Al-Qur’an:

مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ

“(Warisan dibagikan) setelah (menyelesaikan) wasiat dan hutangnya” (Al-Nisa, 11).

Baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Abu Hurairah mengingatkan tentang tergadainya jiwa seseorang selama hutangnya belum diselesaikan:

نفس المؤمن مُعلَّقَةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه (رواه أحمد والترمذي)

“Jiwa seorang mukmin tergadai dengan hutangnya sehingga dilunasi oleh (ahli warisnya)” (H.R. Ahmad dan Tirmizi)

Setelah menyelesaikan urusan wasiat dan hutang almarhum, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan status harta yang ditinggalkan tersebut dalam perspektif hubungan suami istri menurut aturan adat. Di negara kita telah berlaku ketentuan bahwa harta yang diperoleh dalam ikatan rumah tangga dinyatakan sebagai milik berdua suami istri atau dikenal dengan istilah harta gono gini.

*Sekilas tentang Harta Gono Gini*

Ikatan perkawinan menurut Undang Undang (UU) Perkawinan pasal 35 ayat 1 mengondisikan adanya harta bersama suami dan istri. Ketentuan harta bersama ini sebagaimana ditunjuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Misal harta bawaan sebelum menikah, hibah yang diperoleh, dan warisan yang diterima adalah merupakan harta milik masing-masing suami istri atau tidak termasuk dalam harta bersama. Demikianlah hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa di negara yang kita cintai. Oleh karenanya, soal harta bersama ini perlu dibicarakan terlebih dahulu sebelum sisa tirkah (setelah penyelesaian wasiat dan hutang) itu dinyatakan sebagai warisan.

Perlu dicermati, bahwa UU Perkawinan dan KHI khususnya tentang harta bersama dalam ikatan perkawinan ini bukanlah ketentuan yang mengatur tentang bagi waris, melainkan mendudukkan status perkawinan dan civiel effect-nya dalam kehidupan berbangsa. Nampaknya terdapat argumen sosio ekonomi yang melatari lahirnya aturan negara yang mengikat seluruh warga Indonesia ini. Istri di dalam budaya kehidupan berkeluarga di masyarakat kita berbeda dengan cara berkeluarga di masyarakat lainnya. Misalnya, umumnya para perempuan di Indonesia tidak berlaku pasif dalam konteks ekonomi sehingga hanya berbelanja untuk keperluan sehari-hari dengan sumber pendapatan tunggal dari suami, melainkan turut membantu suami dalam aktifitas berekonomi, atau sekurang-kurangnya turut berperan aktif dalam mengelola keuangan keluarga. Fakta sosio-ekonomi lain misalnya adalah kecenderungan budaya masyarakat yang tidak memisahkan harta suami dari milik istri, dan demikian sebaliknya, sehingga terjadilah percampuran harta yang diperoleh kedua suami istri mulai dalam aset rumah, kendaraan, dan aset lainnya hingga untuk biaya kehidupan sehari-hari berkeluarga. Berangkat dari backgorund sosio ekonomi ini, negara menetapkan bahwa harta yang diperoleh seseorang setelah dia kawin sebagai milik dia dan pasangannya. Karenanya, seseorang yang bermaksud menghibahkan hartanya kepada pasangannya akan ditolak negara kecuali dari harta yang tidak termasuk harta bersama. Akibat selanjutnya, jika terjadi cerai di antara suami istri, maka yang diperoleh dalam ikatan keluarga niscaya dibagi dua. Demikian pula bila salah seorang dari suami istri wafat, setengah dari harta bersama ini milik pasangan yang masih hidup, sementara setengah lainnya merupakan warisan almarhum.

Ditinjau dari konteks pembinaan hukum Islam, aturan harta gono gini perkawinan ini dapat dikualifikasi sebagai ijtihad dengan pola mashalah mursalah. Maksudnya, merumuskan solusi dari problematika sosial dengan menitikberatkan pada terwujudnya kemaslahatan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, UU Perkawinan dan KHI dapat dikualifikasi sebagai produk ‘adah (adat) yang melengkapi ketentuan tentang perkawinan yang ada dalam syariah Islam.

Terkait dengan masalah harta bersama ini perlu dimusyawarahkan dan disepakati terlebih dahulu dengan fokus bahasan: apakah akan diefektifkan atau tidak. Jika ketentuan gono-goni disepakati untuk diberlakukan, maka otomatis rumah tirkah almarhum perlu dibagi dua terlebih dahulu. Setengahnya dianggap milik istri, dan setengah lainnya milik suaminya. Karena kini suaminya wafat, maka harta yang setengah (milik suaminya) itu menjadi warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya.

Apakah kesepakatan memberlakukan harta gono gini menyalahi aturan Islam dengan alasan karena Islam telah mengatur detail soal warisan? Jawabnya tentu tidak, sebab UU dan KHI ini, sekali lagi tidak mengatur soal waris, melainkan tentang perkawinan dalam kehidupan berbangsa bernegara sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Namun demikian, sekiranya para ahli waris bersepakat untuk tidak memberlakukan aturan harta gono gini, juga tidak mengapa, sebab ini terkait dengan kehidupan kemasyarakatan. Yang penting masyarakat “ahli waris” bersepakat, dan kesepakatan ini diperoleh dengan berlandaskan pada azas-azas kebijaksanaan, keterbukaan dan disertai keikhlasan.

Menyepakati tentang status harta gono gini menjadi penting, sebab masalah ini dapat memicu mudharat yakni timbulnya persengketaan di antara ahli waris. Sebagai dapat dimaklum bahwa istri almarhum memiliki legal standing yang sah menurut hukum yang berlaku di negara kita untuk melakukan gugatan hukum perdata ke Kantor Pengadilan Agama. Sesuai aturan yang berlaku, maka tentunya hakim akan mengabulkan pihak penggugat.

Sengketa lewat pengadilan perlu dihindari sebab akan memicu kemudaratan yang meluas dalam keluarga besar almarhum. Melalui suatu kaidah, para ulama telah merumuskan cara-cara menyelesaikan suatu masalah:

دَرْءُ المَفَاسِدُ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan (kemudaratan) haruslah diprioritaskan dari pada melakukan kebaikan” (Lihat: Al-Asybah wa al-Nadhair, 1: 105).

Dengan demikian, maka sekali lagi, sisa tirkah (setelah penyelesaian wasiat dan hutang almahrum), perlu terlebih dahulu dimusyawarahkan terkait status harta gono gini. Jika aturan gono gini disepakati untuk diefektifkan, maka yang jadi warisan adalah setengah dari sisa tirkah. Sebaliknya jika tidak diefektifkan, maka semua sisa tirkah tadi otomatis menjadi warisan.

*Kesepakatan Hasil Musyawarah sebagai Strategi Bagi Waris*

Bermusyawarah adalah merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat manusia yang diajarkan dan sangat ditekankan Islam. Allah SWT bertitah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (Q.S Ali Imran: 159).