Oleh : Dr. Ir. Kahar Mulyani, MM.
\n(Dewan Pengawas Syariah dan Founder TAJIR, Anggota Komisi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kota Bandung)<\/p>\n
Manusia diciptakan, dihidupkan dan dimatikan semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta\u2019ala, sesuai dengan Firman-Nya dalam Surat Al-Mukminun ayat 67 yang artinya sebagai berikut :<\/p>\n
“Di<\/em>a-lah yang menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, Kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), Kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).\u00a0 \u00a0Dia-lah\u00a0 \u00a0yang\u00a0\u00a0 menghidupkan\u00a0 \u00a0dan\u00a0\u00a0 mematikan,\u00a0 \u00a0Maka\u00a0 \u00a0apabila\u00a0 \u00a0dia menetapkan sesuatu urusan, dia Hanya bekata kepadanya: <\/em>\u201cJadilah\u201d, Maka jadilah ia<\/em>.” (QS. Al Mukminun 67)<\/p>\n Tujuan manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta\u2019ala tentu bukan hanya sekedar untuk hidup, melainkan untuk beribadah kepada-Nya, sesuai dengan\u00a0\u00a0 Surat Adz Dzariyat ayat 56 sebagai berikut :<\/p>\n \u201cD<\/em>an tidaklah Aku menciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku<\/em>\u201d (QS. Adz Dzariyat 56).<\/p>\n Ibnu \u00a0Katsir \u00a0dalam \u00a0tafsirnya \u00a0mengatakan\u00a0 maksudnya \u00a0adalah, \u00a0Aku \u00a0ciptakan \u00a0mereka \u00a0itu dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepada-Ku<\/em>, bukan karena aku membutuhkan mereka<\/em>. Mengenai Firman Allah Ta\u2019ala –illa liya\u2019buduun<\/em>– \u201cMelainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku<\/em>\u201d. \u2018Ali \u00a0bin Thalhah meriwayatkan dari \u2018Ibnu \u2018Abbas : Artinya, melainkan supaya mereka mau tunduk beribadah kepada-Ku, baik secara sukarela maupun terpaksa<\/em>. Dan itu pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Sedangkan Ibnu Juraij menyebutkan : Yakni, supaya mereka mengenal-Ku<\/em>. Masih mengenai Firman Allah Ta\u2019ala –illa liya\u2019buduun- Melainkan\u00a0 \u00a0supaya\u00a0\u00a0 mereka\u00a0\u00a0 beribadah\u00a0\u00a0 kepada-Ku<\/em>.\u00a0 \u00a0Ar-Rabi\u00a0 \u00a0bin\u00a0\u00a0 Anas\u00a0\u00a0 mengatakan \u00a0: Maksudnya tidak lain kecuali untuk beribadah<\/em>. (Tafsir Ibnu Katsir Juz 27 Halaman 546).<\/p>\n Dari penjelasan di atas, kita hidup tidak sekadar hidup, tetapi dengan meniatkan segala perbuatan kita hanya untuk beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta\u2019ala. Taat dengan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Hukum yang mengatur untuk pelaksanaan ibadah itu disampaikan melalui rasul-Nya, yaitu hukum-hukum yang mengatur menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta\u2019ala dan hukum- hukum yang mengatur hubungan sesama manusia (Muamalah).<\/p>\n Karena hidup ini adalah ibadah, maka semua aktifitas yang dilakukan merupakan ibadah yang mengacu kepada hukum syariat. Kepatuhan terhadap syariat tentu tidak bisa dipilih- pilih, kalau daging babi haram lalu dijauhi, tentunya kalau riba haram juga harus dijauhi tanpa alasan. Karena syariat islam itu harus dijalankan semuanya, tidak hanya menjalankan yang kita sukai saja, tetapi suka atau tidak suka kalau itu merupakan kewajiban maka harus dikerjakan dan kalau itu merupakan larangan harus ditinggalkan. Allah ta\u2019ala berfirman yang artinya:<\/p>\n \u201c<\/em>H<\/em>ai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya<\/em><\/p>\n (<\/em>kaffah)..\u201d <\/em>(QS. Al Baqorah:208).<\/p>\n <\/p>\n D<\/strong>asar Hukum<\/strong><\/p>\n Menjalankan\u00a0\u00a0\u00a0 kehidupan\u00a0\u00a0 \u00a0sesuai\u00a0\u00a0\u00a0 dengan\u00a0\u00a0\u00a0 syariat\u00a0\u00a0 \u00a0merupakan\u00a0\u00a0\u00a0 sebuah\u00a0\u00a0 \u00a0kewajiban. Ada \u00a0Ulama \u00a0yang\u00a0 berpendapat \u00a0bahwa \u00a0negara\u00a0 islam \u00a0adalah \u00a0negara\u00a0 yang \u00a0pemimpinnya adalah orang islam, rakyatnya mayoritas islam, dan rakyatnya diberi kebebasan untuk menjalankan syariat islam, dan Undang Undang yang diterbitkan oleh negara tersebut kebanyakan mengakomodasi kepentingan umat islam atau sejalan dengan syariat islam.<\/em><\/p>\n Dalam \u00a0pembukaan \u00a0UUD\u00a0 45 \u00a0dinyatakan \u00a0bahwa \u00a0\u201cBahwa \u00a0Negara \u00a0Kesatuan \u00a0Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa\u201d. Ini berarti aspirasi masyarakat yang berbasiskan Ketuhanan Yang Maha Esa harus diakomodasikan dalam kehidupan berbangsa.<\/p>\n Bahwa segala aspek dalam kehidupan umat ini adalah ibadah dan dalam \u00a0Pasal 29 ayat 2<\/p>\n UUD 45 disebutkan bahwa \u201cJaminan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk dan beribadah<\/u> menurut agamanya masing-masing<\/em>\u201d. Jelas bahwa negara menjamin kebebasan umat untuk melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing. Kalau umat islam menginginkan makanan yang halal, transaksi ekonomi yang halal, perniagaan yang halal dan ingin menyimpan uang pada lembaga yang halal, \u00a0itu merupakan kebebasan yang dilindungi oleh UUD 45. Semua itu sangat mungkin untuk dilaksanakan dan siapapun tidak bisa melarangnya, karena sudah dilindungi oleh UUD ini.<\/p>\n Fatwa MUI<\/strong><\/p>\n Majlis Ulama Indonesia (MUI) sebagai rumah para ulama mempunyai perhatian yang cukup agar umat Islam hidup sesuai dengan syariat Islam. Disamping sebagai lembaga yang memfasilitasi untuk produk yang dinyatakan halal, MUI juga melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menangani masalah Ekonomi dan Bisnis, telah mengeluarkan fatwa mengenai usaha-usaha yang bertentangan dengan syariat Islam.<\/p>\n Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 20\/DSN-MUI\/IV\/2001) menyatakan bahwa : Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari’at Islam<\/em><\/strong>, antara lain, adalah: a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional<\/em><\/strong>; c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;<\/p>\n Fatwa ini memberikan batasan-batasan kepada umat Islam tentang usaha apa yang boleh dilaksanakan dan usaha apa yang tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan Syariat Islam.\u00a0\u00a0 Yang sangat menjadi perhatian dalam fatwa diatas adalah pada poin b, ternyata perbankan dan asuransi konvensional itu bertentangan dengan syariat Islam. Kalau perbankan konvensional bertentangan dengan syariat Islam, tentunya pilihan umat jatuh pada perbankan syariah, karena tidak bisa di pungkiri bahwa dalam kehidupan sekarang ini tidak bisa lepas dari kegiatan perbankan.<\/p>\n Bukan hanya Dewan Syariah Nasional (DSN) -MUI yang menyatakan bahwa perbankan dan asuransi konvensional termasuk kedalam usaha yang bertentangan dengan syariat Islam, tetapi Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa khusus mengenai hal ini melalui Fatwa No. 1 Tahun 2004.<\/p>\n Diktum pertama Fatwa No. 1 Tahun 2004 ini mengenai Pengertian Bunga dan Riba, \u00a0yang isinya \u00a0: \u00a0(1) \u00a0Bunga \u00a0(interest\/fa\u2019idah) \u00a0adalah \u00a0tambahan \u00a0yang \u00a0dikenakan \u00a0dalam \u00a0transaksi<\/em><\/p>\n pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman, tanpa mempertimbangkan pemanfaatan\/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase<\/em>. (2) Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya Dan inilah yang disebut riba nasi\u2019ah.<\/em><\/p>\n Sedangkan Diktum kedua mengenai Hukum Bunga, yang isinya : (<\/em>1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi\u2019ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. (2) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu<\/em>.<\/p>\n Umumnya pembahasan mengenai haramnya bunga bank hanya melihat diktum pertama sampai diktum kedua saja. Karena bunga adalah haram, maka dengan mudahnya diambil kesimpulan bahwa tetap menggunakan lembaga keuangan konvensional tetapi tidak diambil bunganya. Pemahaman seperti ini sering dijumpai, banyak yang menggunakan lembaga keuangan konvensional dengan tidak mengambil bunganya. Dan dianggap dengan cara ini sudah terbebas dari riba. Padahal dalam diktum berikutnya dengan jelas disebutkan hukum bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional.<\/p>\n Dalam diktum ketiga Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 ini adalah mengenai bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional, yang isinya : (1) Untuk wilayah yang sudah ada kantor\/jaringan Lembaga Keuangan Syari\u2019ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. (2) Untuk wilayah yang belum ada kantor \/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat\/hajat<\/em>.<\/p>\n <\/p>\n Dalam diktum ketiga fatwa ini disebutkan bahwa, dibolehkan bermualah dengan lembaga keuangan konvensional jika tidak ada \u00a0jaringan\/kantor lembaga keuangan syariah dan kalau dalam kondisi darurat. Artinya kalau tidak ada kantor\/jaringan lembaga keuangan syariah tetapi belum dalam kondisi darurat, maka belum dibolehkan bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Saat ini, kantor\/jaringan lembaga keuangan syariah sudah tersedia dimana-mana, apalagi di kota kota besar, tetapi pada kenyatannya tetap saja masih sedikit yang menggunakan lembaga keuangan syariah.<\/p>\n <\/p>\n UU Tentang Perbankan Syariah<\/strong><\/p>\n Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut UU ini Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah l<\/em><\/strong>arangan riba <\/em><\/strong>dalam berbagai bentuknya. Dan Kegiatan usaha dan\/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Prinsip Syariah sebagaimana \u00a0dimaksud, \u00a0difatwakan \u00a0oleh \u00a0Majelis \u00a0Ulama\u00a0 Indonesia \u00a0(MUI). \u00a0Fatwa \u00a0Majlis Ulama Indonesia (MUI) dijadikan sebagai pedoman dalam menjalan prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia.<\/p>\n Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Kecenderungan \u00a0penalaran \u00a0yang \u00a0dilakukan \u00a0oleh \u00a0para \u00a0ulama \u00a0dalam \u00a0menjawab \u00a0suatu permasalahan terkait \u00a0erat dengan ijtihad atau legal opinion. \u00a0Sebagaimana firman Allah Ta\u2019ala dalam al-Quran surat Al-Nahl ayat 43, yang artinya: \u201cDan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui<\/em>.\u201d Ayat<\/p>\n tersebut\u00a0\u00a0 merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk bertanya sesuatu jika tidak atau memerlukan kepastian hukum kepada orang yang mengetahui.<\/p>\n Untuk konteks ini,\u00a0 penerapan fatwa MUI\u00a0 untuk\u00a0 masalah perbankan syariah merupakan amanah UU dan bukan hanya sekedar himbauan, karena sudah dinyatakan langsung dalam UU, sehingga bersifat mengikat secara hukum formal.<\/p>\n Untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan \u00a0dengan \u00a0Prinsip \u00a0Syariah \u00a0meliputi\u00a0 kegiatan \u00a0usaha \u00a0yang\u00a0 tidak \u00a0mengandung unsur-unsur riba, maisir<\/em>, gharar<\/em>, haram, dan zalim. (Penjelasan UU No. 21 Tahun 2008<\/p>\n Tentang Perbankan Syariah).<\/p>\n Masih dalam penjelasan UU tersebut, disampaikan bahwa Sebagai UU yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam UU ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) <\/em>yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Kementrian Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.<\/p>\n Melihat dari fakta ini, sebenarnya sudah siap sarana pendukung untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat, \u00a0mulai dari perlindungan UU sampai kepada tahapan teknis yang memberikan jaminan bahwa perbankan syariah adalah sesuai dengan prinsip Hukum Islam. Hanya saja mungkin belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh umat.<\/p>\n <\/p>\n